Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Lembaga Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari. Liputan6. H. Dasar hukum yang digunakan lembaga Ombudsman adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dr. Najih dan Wakil Ketua Anggota Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyeleng-garaan pelayanan publik baik yang diselengga-rakan oleh penyelenggara negara dan peme-rintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau. Pasal 2 UU ORI menegaskan bahwa tempat. Liputan6. Apabila menilik penjelasan sebelumnya bahwa sebenarnya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu. Dalam peran tersebut, salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat adalah menerima. Publik (UU PP), berbunyi "Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan. File Ombusman. Model pengawasan seperti Ombudsman juga telah banyak ditemui pada masa kekaisaran Cina dan yang paling menonjol adalah ketika pada tahun 221 SM Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau Censorate yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan sebagai “perantara”. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat LO DIY adalah lembaga daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. Ombudsman sulit berdiri di negara otoriter karena di negara seperti itu semua lembaga, apalagi yang dibiayai negara secara langsung dan utuh, selalu akan dikontrol oleh pemerintah atau partai politik. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. orang perseorangan oleh karenanya Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta. Situs resmi Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Negara yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di. Lahirnya lembaga Ombudsmen merupakan tuntutan lahirnya reformasi di Indonesia. Informal and therefore more accessible to complainants; 3. Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana di atas, Ombudsman berwenang [3]: 1. Mereka menilai penanganan hukum sejauh ini tidak memenuhi rasa keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbitnya Peraturan Gubernur No. Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 2 terutama di bidang pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. go. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan. yang dibentuk berdasarkan Keppres No. Ombudsman diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jul 22, 2021 · Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008), Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik itu yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk. Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. tambah yang signifikan pada lembaga negara setingkat Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman. Not threatening to decision makers or not as threatening as other review mechanism. Ombudsman Terhadap Pelayanan Maladministrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan. 6. Habibie dapat disebut sebagai masa perintisan dalam pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhanOmbudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta. Ombudsman adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. hasil Manajemen Mutu di lingkungan Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,. Sebagai. A. Lembaga tersebut di sebut Auxiliary State’s institutions atau Auxiliary State’s Agency yang 1 Yusnani Hasjimzoem,’’Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia’’. Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap. ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik. Dasar hukum Ombudsman diperkuat dalam bentuk Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. Secara politis tahun 2023 adalah saat yang paling tepat untuk merevitalisasi ORI menjadi lembaga ”bertaring” tanpa harus menambah lembaga penegakan hukum. (KKN). 5. Sebelumnya, Ombudsman RI. J. Mar 25, 2018 · BAB III. Tugas pokok lembaga Ombudsman adalah mengangkat perilaku buruk kantor pemerintah atau pejabat pemerintah sehingga menjadi perhatian publik agar mendorong suatu perubahan. Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam. • Selasa, 16/08/2022 • 4964. Tujuan penelitian ini adalah mengatasi masalah penumpukan laporan/pengaduan. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta. Nov 29, 2020 · Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. 37 Tahun 2008, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ombudsman berwenangan membuat Rekomendasi mengenai. Telp: 0435 (852-9435) Whatsapp: 08112433737 Email pengaduan: pengaduan. lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 134 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Gubernur No. 1 Sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan fungsi utama. 5. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, danSalah satu lembaga yang muncul adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Keputusan Presiden No. Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi. Departemen-departemen 2. kepada Ombudsman. Nah, berikut ini adalah contoh upaya pemerintah dalam mengtaasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang wajib kita ketahui. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten menerima laporan terkait Pungli tiap tahun nya, dan tahun 2018 adalah tahun terbanyak Lembaga Ombudsman menerima laporan terkait pungli. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 12. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 (constitutionally yentrusted power). 69 Tahun 2014 tentang. Berikut adalah bidang yang ada di Lembaga Ombudsman DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. OPINI OMBUDSMAN. Laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untukLembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, danB. 186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (pemda) sebesar 40,99%. Indikator Penilaian mekanisme penangganan laporan masyarakat yang dipergunanakan. Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelanan publik tertentu yang. Jan 2, 2010 · Berdasar hasil penelitian yang dilakukan bahwa Komisi Ombudsman sudah dikenal masyarakat terbukti banyaknya pengaduan. dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia; d. (12) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BERANDA;. Dokumen Pemberantasan Korupsi di Denmark menunjukkan, negara ini memiliki lembaga Ombudsman bernama Folketingets Ombudsmand atau Danish Parlimentary Ombudsman. 11 Good governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap ombudsman di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan. ARTIKEL • Kamis, 18/02/2021 • Agung Nugraha 23037. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN. Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penunjang yang lahir tidak dengan tiba-tiba namun lembaga ini berkembang hampir diseluruh negara dengan versinya tersendiri yang berbeda-beda. 1 Sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan fungsi utama. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta. ombudsman. Dan untuk memperkokoh dasar hukum keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan maka dipandang perlu Ombudsman dapat bertindak sebagai jaksa ketika lembaga pemerintahan mengabaikan rekomendasinya dengan cara menuntut ke pengadilan. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan. Si. id. 17. 6. lembaga Ombudsman secara lengkap di pandang untuk membentuk suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri dan disebut Komisi Ombudsman Nasional. 1. karena pemeriksaan Ombudsman adalah untuk membuktikan maladministrasi. detikEdu Jumat, 19 Agu 2022 10:01 WIB Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif DPR, DPD, dan MPR. 21 Tahun. 44/2000 dinyatakan sebagai Ombudsman RI, sedangkan ketua, wakil ketua dan anggotalembaga Ombudsman, sedangkan pada masa pemerintah B. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Undang-Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Publik (UU PP), berbunyi "Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki kemandirian, tidak memiliki hubungan organik dengan negara dan lembaga-lembaga pemerintahan lain dan juga saat menjalankan tugas bebas dari keterlibatan lembaga lainnya. 2. Rapat Perwakilan adalah rapat dengan agenda tertentu dan kuorum dihadiri oleh Kepala Perwakilan dan setengah plus satu jumlah Asisten. Fiat Justisia Jurnal Hukum. 1. com, Jakarta Ombudsman adalah lembaga negara yang cikal bakal pendiriannya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman. Lembaga ini di bentuk pada tanggal 10 Maret 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. pengawasan yang dilakukan lembaga Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung. 69 Tahun 2014 tentang. lembaga Ombudsman Republik Indonesia; d. satunya adalah Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik 1Lembaga ombudsman 1809. Pembentukan Lembaga Ombudsman, dan tetap merekomendasikan untuk langsung membentuk lembaga Ombudsman. Kewenangan Ombudsman yang pertama adalah meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Pengawasan 23 Galang Asmara, 2005, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Laksbang, hlm. Juma/1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2009 penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh. Ombudsman adalah berperan serta melakukan. • Jum'at, 11/12/2020 • Sopian Hadi, S. Keputusan Presiden N0mor 44 Tahun. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh setengah plus satu jumlah Anggota Ombudsman. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. Lembaga Ombudsman Daerah DIY dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. lembaga Ombudsman, sedangkan pada masa pemerintah B. 7. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga. Putra, Asisten Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Foto by Ombudsman RI Sulsel) Fungsi sekolah dapat dilihat dari berbagai aspek. Jun 23, 2021 · Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat,. Pengawasan 23 Galang Asmara, 2005, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Laksbang, hlm. Untuk itu, perlu. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. 2. , n. Tugas dari Lembaga Ombudsman adalah mengawal keberlangsungan pemerintahan supaya tetap pada koridor yang benar. Let. 2. Tugas utama yang dibebankan kepada tim pengkajian pembentukan lembaga Ombudsman adalah menyusun rancangang Undang-Undang tentang Ombudsman dan melakukan langkah-langkah persiapan serta penyebarluasan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman . Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penunjang yang lahir tidak dengan tiba-tiba namun lembaga ini berkembang hampir diseluruh negara dengan versinya tersendiri yang berbeda-beda. Dari kewenangan tersebut, di sana ada laporan, pelapor, dan terlapor. 3 Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998 menyebabkan keinginan untuk membentuk lembaga Ombudsman seolah-olah mendapatkan momentum. . 4 Diterbitkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membuat kedudukan Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas ekseternal semakin kuat. Untuk itu, Ombudsman hadir untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik. Unit analisis dari penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman DIY dengan subyek penelitian yang diwawancarai adalah ketua, wakil lembaga, bagian sosialisasi, kerjasama dan penguatan jaringan, assisten pelaksana bidang sosialisasi. C. Pembentukan lembaga Ombudsman bertujuan untuk membantu. 1 Pengertian Ombudsman Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan hukum. 7. dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia; d. Ombudsman Indonesia bersifat mandiri tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman. Lembaga ombudsman di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Rapublik Indonesia. demikian, posisi Ombudsman adalah tidak hanya sebagai lembaga pengawas yang lebih bersifat preventif6 namun berdasarkan pasal 38. Ombudsman adalah lembaga yang mengawasi pelayanan publik. Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. Ombudsman di Indonesia, bahwa Ombudsman adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan Instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Peran ombudsman sangat penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Pengertian Ombudsman adalah merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan hukum milik negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk. Ombudsman RI, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: “Ombudsman RI yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publikmampu memperkuat kedudukan dan fungsi Ombudsman itu sendiri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu. 2. Keppres tersebut ternyata keluar dari hasil pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya antara Gus Dur, Marzuki Darusman, dan Antonius Sujata. (11) Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publikKeputusan Presiden, salah satunya adalah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan maladministrasi. Berdasarkan UU Tahun 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. 6. Konsep tentang lembaga Ombudsman berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ternyata sangat. Perlindungan Hak oleh Ombudsman.